KURIKULUM PELATIHAN IKMN

DI LINGKUNGAN DEPKES RI

Pendahuluan, Sasaran, tugas dan fungsi peserta latih, kompetensi yang diharapkan,

Tujuan pelatihan, Struktur program, Metodologi pelatihan

 

 

I.                   PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

 

Tujuan pembangunan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Sistem Kesehatan Nasional adalah tercapainya kemampuan hidup sehat bagi penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum dai tujuan nasional. Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut perlu ditunjang oleh sistem administrasi yang baik meliputi kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan. Salah satu unsur sari sistem administrasi yang perlu mendapatkan pembinaan khusus adalah perlengkapan.

 

Pembinaan pengelolaan perlengkapan/logistik pemerintah merupakan kewajiban yang diatur melalui peraturan perundangan. Penatausahaan barang sebagai kegiatan yang bersifat mendasar dalam pengelolaan perlengkapan mutlak diperlukan, melalui penatausahaan barang kekayaan negara diharapkan oenguasaan, pembinaan maupun pengawasan barang milik negara akan lebih efektif sehingga tertib administrasi barang dapat diwujudkan sebagaimana diharapkan.

 

Seiring dengan perkembangan IPTEK, maka sistem pengelolaan barangpun dikembangkan dengan menggunakan teknologi komputer, hal ini mengingat makin banyaknya barang, baik dalam jumlah maupun jenis, sehingga makin lama makin kompleks pengelolaannya.

 

Dengan demikian diperlukan tenaga pengelola barang yang terampil dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan IPTEK. Untuk menjamin diperolehnya tenaga pelaksana penata usahaan Barang yang terampil di lingkungan Departemen Kesehatan RI, perlu dilakukan pelatihan dengan metodologi yang sesuai dengan tujuan. Untuk menyelenggarakan pelatihan yang bermutu perlu disusun Pedoman dan Kurikulum Pelatihan yang dapat dijadikan pedoman, arahan, proses, serta metode pelaksanaan Pelatihan.

 

Dalam rangka penyusunan Kurikulum Pelatihan ini telah diadakan TNA (Training Need Assessement) melalui :

 

1.     Wawancara dengan Biro Perlengkapan, Eselon I, Kantor Wilayah dan UPT di lingkungan Departemen Kesehatan;

2.     Penelitian hasil kegiatan di unit kerja di lingkungan Departemen Kesehatan;

3.     Mempelajari peraturan perundangan yang terkait terutama Buku Petunjuk Tata Cara Penatausahaan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 640/Menkes/SK/VI/1995, dan Buku Petunjuk Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan Barang Milik/Kekayaan Negara di Lingkungan Departemen Kesehatan RI, Keputusan Menteri Kesehatan RI no. 641/Menkes/SK/VI/1995

 

 

 

B.     Filosofi Pelatihan

 

Pelatihan tenaga pelaksana penatausahaan barang milik negara di lingkungan Departemen Kesehatan dilakukan dengan pendekatan andragogi. Kurikulum pelatihan penata usahaan lebih ditekankan kepada peningkatan ketrampilan, motivasi disamping menambah pengetahuan peserta latih.

Melalui pelatihan ini juga diharapkan akan memberi wawasan yang luas mengenai organisasi dan ruang lingkup tugasnya, sehingga akan memberikan nilai tambah yang berarti untuk jenjang karier peserta latih.

 

 

II.                 SASARAN

Sasaran program pelatihan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Departemen Kesehatan di tingkat pusat dan daerah adalah tenaga pelaksana fungsional yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penatausahaan barang.

 

Kriteria peserta latih :

 

1.     Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat minimal II/a

2.     Umur maximum 45 tahun (empat puluh lima)

3.     Berpendidikan minimal SLTA atau sederajat

4.     Diutamakan tenaga yang sehari-hari bekerja di lingkungan pengelolaan barang

5.     Belum pernah mengikuti pelatihan yang sama

6.     Rekomendasi pimpinan unit kerja peserta latih yang menyatakan bahwa yang bersangkutan harus bekerja dibagian tersebut minimal 3 tahun.

 

 

III.              TUGAS DAN FUNGSI PESERTA LATIH

 

Setelah mengikuti pelatihan ini para peserta pada unit kerjanya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

 

1.     Melakukan pembukuan barang inventaris

2.     Menyusun laporan barang triwulan dan tahunan

3.     Melaksanakan KIB dan KIR

4.     Melaksanakan opname fisik barang inventaris

5.     Memberi informasi dalam proses penghapusan barang (jika diminta).

6.     Mengumpulkan, menkaji, dan mengevaluasi data untuk disampaikan kepada atasannya sebagai bahan untuk pengambilan keputusan.

 

 

 

 

IV.    KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

 

1.     Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang;

2.     Dapat melaksanakan penatausahaan barang yang meliputi :

a.     penataan kearsipan dokumen inventaris

b.     klasifikasi dan pengkodean barang

c.     tata cara perhitungan nilai fisik IKN (opname fisik)

d.     tata cara pembukuan barang inventaris

e.     pembuatan laporan mutasi triwulan dan tahunan

f.       pembuatan KIB dan KIR

g.     tata-cara penghapusan dan pemanfaatan IKN

h.     sistem informasi perlengkapan dengan bantuan komputer

i.       proses pelaksanaan tuntutan ganti rugi

 

V.      TUJUAN PELATIHAN

1.     A.    Umum

 

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan peserta latih dalam bidang penata usahaan barang milik negara agar tercapai tertib administrasi barang di unit kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 

B.   Khusus : agar peserta mampu

 

1. Mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan barang;

2. Melaksanakan penatausahaan barang yang meliputi :

a. penataan kearsipan dokumen inventaris

b. klasifikasi dan pengkodean barang

c.   tata cara perhitungan nilai fisik IKN (opname fisik)

d. tata cara pembukuan barang inventaris

e. pembuatan laporan mutasi triwulan dan tahunan

f.     pembuatan KIB dan KIR

g. tata-cara penghapusan dan pemanfaatan IKN

h.   sistem informasi perlengkapan dengan bantuan komputer

i.     proses pelaksanaan tuntutan ganti rugi

 

 

VI.              STRUKTUR PROGRAM

NO

M A T E R I

 

 

T

 

P

 

PL

 

JML

 

1.

2.

3.

 

4.

A.    MATERI DASAR

Kebijakan Keuangan Negara

Pembinaan Kekayaan Negara

Sistem Akutansi Pemerintah (SAP) Aset Tetap (Fixed Aset)

Paradigma Sehat

 

 

2

2

2

 

2

 

-

-

-

 

-

 

-

-

-

 

-

 

2

2

2

 

2

 

1.

 

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

B.    MATERI INTI

Organisasi dan Sistem Penatausahaan IKN

Klasifikasi dan Pengkodean Barang

Tata cara Perhitungan Nilai Fisik IKN

Tata cara Pembukuan dan Pelaporan IKN

Sistem Informasi Perlengkapan

Tata Cara Penghapusan dan Pemanfaatan IKN

 

4

 

5

3

10

4

3

 

-

 

6

7

12

-

7

 

-

 

-

-

-

-

-

 

4

 

11

10

22

4

10

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

 

C.   MATERI PENUNJANG

 

Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Pengendalian/pengawasan

Dinamika Kelompok

Praktek Komputer

PKL

 

 

 

5

4

-

-

-

 

 

 

-

-

4

12

-

 

 

-

-

-

-

10

 

 

5

4

4

12

10

 

 

JUMLAH

 

 

48

 

46

 

10

 

104

 

Lain-lain = 8

Pembukaan & penutupan = 2

Penjelasan administrasi = 1

pre/post test = 2

Evaluasi = 1

Ujian = 2

 

VII.                METODOLOGI PELATIHAN

2.     A.    Ceramah dan Tanya Jawab

 

Metode ini digunakan oleh penceramah/fasilitator untuk menyampaikan materi pelatihan dan kebijakan yang perlu dipahami oleh peserta latih. Demikian juga kesempatan tanya jawab memotivasi peserta berpartisipasi dan memperjelas pengertian, pemahaman dan penghayatan terhadap materi pelatihan.

3.     B.     Learning by doing

Suatu metode pembelajaran yang melibatkan peran aktif peserta dalam kegiatan praktek. Dengan kata lain belajar sambil berbuat.

 

4.     C.    Pre test

 

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta sebelum mengikuti pelatihan.

 

1.     D.    Post test

 

Untuk mengetahui tingkat penyerapan terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh para pengajar atau pelatih.

 

E.     Ujian

 

Untuk mengukur keberhasilan peserta dalam mengikuti pelatihan.

 

 

 

 

 

Garis Besar Program Pengajaran